Rakor Pemerintahan, Agar Dapat Megeluarkan Kebijakan Bupati Minta OPD Kuasai Wilayah Masing Masing

 





Simalungun, Hariandjakarta

Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga didampingi Wakil Bupati Simalungun H Zonny Waldi memimpin rapat koordinasi (rakor) pemerintahan, di Balei Harungguan Djabanten Damanik Kantor Bupati Simalungun, Selasa (6/4/22).

Mengawali arahannya Bupati mengingatkan soal kedisiplinan kehadiran kepada Seluruh OPD dan Staf. “Jika hal kecil ini tidak terlakasana dengan baik bagaimana kita dapat melakukan hal yang besar,”kata Bupati.

Bupati berharap, kedepan dalam pertemuan rakor tidak lagi membahas hal yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. “Kuasai wilayah OPD bapak dan ibu agar kita dapat mengeluarkan kebijakan,”kata Bupati.
 
“Kita berharap kehadiran bapak ibu dalam pertemuan ini dapat memberikan kontribusi untuk pembangunan di Simalungun. Dan kita berharap pertemuan pertemuan selajutnya tidak lagi membahas hal itu-itu saja, artinya apa yang kita bahas maka segera di laksanakan,”tandas Bupati menambahkan.

Selanjutnya, Bupati menyampaikan diperlunya kolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan program kegiatan. Disamping itu, juga diperlukan koordinasi di setiap OPD dengan setiap intansi yang ada dibawahnya.

“Seperti pada Dinas Kesehatan ini perlu di koordinasikan, apakah setiap Puskesmas masih relevan puskesmas itu buka 24jam. Jika di buka 24 apa dampak positifnya. Di tinjau di kecamatan mana yang perlu ambulan yang sampai 24 jam,”pungkas Bupati.

Dalam arahannya itu, Bupati mengajak kepada seluruh pimpinan OPD untuk memanfaatkan momen Rakor pemerintahan tersebut untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas.

“Jika ada hal yang tumpat/macet dalam kegiatan langsung di sampaikan di pertemuan ini. Kita harus tau apa perkembangan dari setiap pekerjaan yang kita lakukan agar kita dapat mengevaluasi pekerjaan kita, termasuk persoalan yang terjadi pada bawahan kita agar kita dapat mengevaluasi dan memperbaiki sehingga kita faham apa yang menjadi persoalan,”tutur Bupati.

Menyinggung tentang Surat Keterangan Tanah (SKT), Bupati menghimbau para Camat untuk menerbitkan SKT, sebab SKT saat ini merupakan dasar dalam menerbitkan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB). “Apa yang sudah saya sampaikan segera di tidak lanjuti agar ada regulasi terbitnya PBB di  Nagori,”sebut Bupati.

Dalam kesempatan itu, Bupati menyampaikan kepada seluruh kepada OPD agar tetap menjaga kesehatan untuk menunjang kinerja dan menjaga ketaqwaan kepada Tuhan agar dalam melaksanakan tugas selalu mendapat kemudahan dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa.


Penulis, Robin silaban

Komentar