Pilpanag Belum Jelas , DPRD Minta Bupati Mengeluarkan Perbup Dan Coret Biaya Tidak Prioritas

 





Simalungun, Hariandjakarta

Rencana pelaksanaan Pilpanag di kabupaten Simalungun yang direncanakan dilaksanakan di bulan April masih mengambang akibat dana yang dianggarkan hanya sebesar Rp1,4 M sangat tidak memungkin. Akibatnya Komisi I DPRD kabupaten Simalungun meminta kepada Kepala Dinas Masyarakat Pemerintahan Nagori (DPMPN) supaya menyampaikan kepada Bupati  supaya segera mengeluarkan Perbup demi terlaksanya Pilpanag.

Permintaan tersebut disampaikan oleh Histoni sijabat ketua komisi I kepada kepala dinas DPMPN dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) didampingi oleh Junita Munte selaku sekretaris dan Sastra joyo sirait sebagai Kordinator Bidang, Kamis (31/3/22)

Didalam RDP, Histoni meminta kepada Jonni saragih untuk menjelaskan apa yang menjadi gendala dalam pelaksanaan Pilpanag,

Jonni saragih memaparkan ada beberapa yang menjadi gendala yang antara lain ssinkronisasi peraturan perundang undangan untuk pemilihan kepala desa, Selanjutnya Peraturan Daerah terkait penentuan pemenang dan syarat menjadi calon kepala desa.

Disayangkan, kedua alasan yang dipaparkan oleh Jonni tersebut ditolak oleh Sastra joyo dengan alasan bahwa sebelumnya di tahun 2021, Bupati tidak menganggarkan untuk Pilpanag dengan alasan karena situasi pandemi Covid 19 dan kemampuan keuangan daerah, Berbeda dengan alasan yang disebutkan oleh Jonni.

Sastra mengatakan, kalau soal anggaran tidaklah perlu dipermasalahkan dan tidak perlu dibahas.

Menurut Sastra, Bahwa Pemkab simalungun pasti mampu menganggarkan 17miliar untuk Pilpanag 2022 dengan cara mencoret kegiatan  kegiatan yang tidak prioritas.

Histoni sijabat juga mengatakan bahwa tentang pelaksanaan Pilpanag tinggal menunggu niat baik dari pihak eksekutif ataupun Bupati saja.

Jika Bupati ingin mengeluarkan Peraturan Bupati ( Perbup) maka pelaksanaan Pilpanag akan bisa dilakukan. Ucap Histoni sambil meminta agar Eksekutif memiliki niat baik dan mengeluarkan Perbup demi terlaksananya Pilpanag.

Mendengar hal tersebut, Jonni saragih kepala dinas DPMPN mengatakan akan menyampaikan hal tersebut kepada Bupati dan akan berkoordinasi kepada kabag Hukum untuk regulasi peraturan dan pelaksanaan Pilpanag.


Penulis, Robin silaban

Komentar