Warga RW 06 Perumnas 1 Kranji Bekasi Menolak Keras Keberadaan Ormas Gibas: Arogansi Mereka Membuat Kami Resah

 







Hariandjakarta- 

Keberadaan organisasi massa atau ormas di sebuah lingkungan kenyataannya tidak membuat warga merasa terbantu. Sebaliknya, warga malahan merasa tidak nyaman dan tidak aman karena aktivitas dari ormas.

Hingga perlu diketahui bersama, masalah seperti ini sudah menjadi rahasia umum di masyarakat kita.

Ironisnya, para pemilik kewenangan yang bertugas menaungi masyarakat mulai dari pemerintah kota dan kepolisian sektor tidak mau mendengar keluhan warga semacam ini.

Terbukti  dari keluhan warga RW 06 Perumnas 1 Kranji, Bekasi, Jawa Barat, yang sudah melakukan laporan dan aduan kepada Walikota, pihak kepolisian dan TNI mengenai keresahan mereka terhadap keberadaan ormas Gabungan Inisiatif Anak Siliwangi (Gibas) di lingkungan mereka.

Salah satu warga yakni Galih membeberkan kepada awak media bahwa anggota Gibas diduga telah melakukan penganiayaan & intimidasi  kepada masyarakat.

" arogansi mereka sangat membuat kami keresahan. Diduga mereka malakukan penganiayaan & intimidasi  terhadap masyarakat. Bahkan di bulan  september 2021 Membuat kerusuhan dengan bentrok antar ormas," jelas Galih, Senin 28 februari 2022.

Warga RW  06 & warga Perumnas 1 Lainnya  merasa takut dengan tingkah para anggota ormas Gibas seperti itu, Bukannya melindungi dan menentramkan masyarakat, tapi malah membuat kegaduhan. apalagi bentrok dengan ormas lainnya di Tengah-tengah Pemukiman warga masyarakat. Krn ini Perumahan bkn Jalan Utama Kota.

Karena demikian meresahkan, warga menelisik persoalan ijin dari pada markas yang ditempati oleh Gibas ini yang berada di Jl. Komodo Raya Rt.02 Rw 06 perumnas 1 Bekasi , kel. Kranji - kec. Bekasi Barat.  Sementara dilakukan pencarian fakta perijinan, Galih dan warga RW 06 lainnya  tetap ingin Gibas angkat kaki dari lingkungan mereka.

"Belum lagi diduga adanya tindakan asusila. Kita sudah sangat resah, maka akhirnya kami warga tanpa melibatkan pengurus lingkungan kita bergerak sendiri. Kemudian kami sepakat membuat petisi penolakan , menyurati dari ketua RW sampai ke walikota, sebagai orang tua kami " jelas Galih.

Salah satu warga Lainnya juga " Rumphy "  mengatakan kami warga Rw 06  mengaku sudah mengantongi data akurat untuk meminta 'markas' Gibas tidak lagi berada di  lingkungan mereka.

Langkah yang ditempuh oleh Rumphy  dan para warga RW 06 adalah meminta perlindungan kepada pihak keamanan negara, dalam hal  ini polisi dan TNI.

“Kami bersurat ke Kapolres dan Polda Metro Jaya. Kami bersyukur direspon, dan mereka langsung memerintahkan Surat Perintah Penyidikan (sprindik), tidak hanya  itu, kami juga bersurat ke Walikota, nah akhirnya diadakan lah rapat koordinasi oleh pihak Kelurahan , dihadirkan tokoh masyarakat, tokoh agama, RT/RW dan warga,” jelas Galih.

Kemudian, dalam pertemuan itu warga meminta 2 poin penting kepada pihak berwenang. Warga RW 06 meminta untuk ormas Gibas segera pergi dari lingkungan mereka. Terlebih, diketahui sudah habisnya masa berlaku ijin domisili Gibas di lingkungan mereka.  

“Tuntutan kami ada dua, sesuai surat kami menolak perpanjangan ijin ormas dan menolak keberadaannya  untuk tidak berada  di lingkungan kami. Kami minta ormas ini jangan ada lagi di lingkungan kami,” tegas Galih.

“Surat ijin domisili ormas ini ada  persyaratannya . Berdasarkan PERWAL & PERMENDARI . Kami mempertanyakan   tahapannya seperti apa ? harusnya saat rapat tanggal 22 November 2021 itu meminta ijin dengan kami  sebagai warga, tapi kenyataannya tidak.”

Karena sudah hilang simpatik dengan ormas bercorak hitam itu, warga RW 06 bersurat  meminta klarifikasi kepada pemilik lahan, dalam hal ini Perum Perumnas, apakah memberikan ijin ormas  tersebut untk  berada di lahan Perumnas mendirikan posko.

Galih menjelaskan bilamana terdapat surat resmi dari pihak Perumnas bahwa  tidak pernah mengluarkan ijin untuk Gibas menjadikan lahan mereka sebagai posko atau markas ormas.

“Dengan tegas kami menolak keberadaan mereka di lingkungan kami, dan kami menuntut untuk pemda tidak memberikan surat ijin perpanjangan domisili kepada mereka,” paparnya.  “Ormas ini berdiri di lahan KUD, karena lahan tersebut milik Perum Perumnas. Ternyata sudah dijawab, dengan tembusan direktur hukum. Bahwa Perum Perumnas tidak pernah memberikan ijin apapun kepada ormas tersebut untuk menguasai lahan maupun fisik bangunan.”

Namun demikian, warga RW 06 ini masih merasa ‘sendirian’ karena tidak adanya transparansi dari para pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah mulai  dari kelurahan dan kecamatan yang terlihat jelas tidak berupaya membela warganya sendiri.

“Maka pertanyaan kami, dalam hal ini adalah yang punya lahan saja tidak memberikan ijin domisili, Aneh...Kok bisa ya  pemerintah daerah kelurahan-kecamatan mengeluarkan ijin domisili?” ada apa ini !!!

Kami Warga RW 06 pun siap  Kawal terus masalah ini sampai Tuntas  . Bahkan apabila di pemda tidak bs diselesaikan, kami akan Adukan  ke Pemerintah Pusat klo perlu kami buat surat Terbuka ke Bapak President .

Demikian siaran berita ini yg dikonfirmasikan ke awak media harian djakarta(hariansyah)

Komentar