DPRD Simalungun Rapat Paripurna Penjelasan Hak Interpelasi

 



Simalungun - Hariandjakarta

DPRD Kabupaten Simalungun melaksanakan Rapat Paripurna penyampaian usul dan penjelasan Hak Interpelasi oleh anggota DPRD pengusul hak interpelasi diruang rapat paripurna DPRD Simalungun, Pamatang Raya, Jumat (4/2/2022) sekira pukul 11.00 WIB.

Histony Sijabat S.P dari fraksi Demokrat sebagai juru bicara pengusul hak interpelasi  menyampaikan bahwa usulan hak interpelasi yang ingin disampaikan adalah mengenai empat hak (kebijakan) Bupati yang terjadi di Pemerintahan Kabupaten Simalungun

"Menurut hemat kami, hak interpelasi hari ini adalah sesuatu yang biasa dan bukan momok, moment atau hal yang menggambarkan ketidak akuran. Kami menilai bahwa hak interpelasi yang saat ini kita paripurnakan diperlukan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Simalungun,"ucap Histony Sijabat.

Histony Sijabat menjelaskan Hak interpelasi DPRD adalah hal biasa dalam berdemokrasi, jadi tidak perlu ada tanggapan heboh dari jajaran eksekutif dan kawan-kawan legislatif yang lainnya.

"Kami juga sebagai pengusul hak Interpelasi DPRD bukan menunjukkan bahwa kami arogan bukan menghalau atau sedang merusak atau menghalangi pekerjaan dari pada Bapak Bupati Simalungun yang kita banggakan,"ucapnya.

Masih Histony, Hak interpelasi yang disampaikan mengenai 4 hal (kebijakan) yang terjadi di Kabupaten Simalungun yakni pertama, tentang pengangkatan 3 orang tenaga ahli sesuai dengan surat keputusan Bupati Simalungun No.188.45/8125/1.1.3-2021 tentang tenaga ahli di Kabupaten Simalungun.

Kedua, tentang pelantikan Sekretaris Daerah Kabupaten Pemerintah Simalungun yang kami rasa tidak sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga, tentang Penonjoban/Pemberhentian terhadap 18 orang pejabat aparatur sipil negara (pimpinan tinggi) dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Simalungun yang kami anggap tidak berdasar dan pelantikan yang dilakukan tidak mendapatkan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara.

Keempat, Pelantikan 22 orang pejabat tinggi dan 58 orang pejabat fungsional yang terjadi dari Camat dan Sekretaris OPD yang sepengetahuan kami belum mendapatkan rekomendasi dari komisi ASN dan tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

"Demikian usulan hak interpelasi yang kami sampaikan, semoga kiranya pimpinan DPRD Kabupaten Simalungun dan anggota DPRD Kabupaten Simalungun dapat memberikan kesepakatan dan saling harga menghargai sesama legislatif Kabupaten Simalungun sebagai mitra dari eksekutif Kabupaten Simalungun sesuai dengan yang kita harapkan bersama,"ujarnya.

Setelah menyampaikan usul dan penjelasan Hak Interpelasi tersebut, Pimpinan Rapat Paripurna Timbul Jaya Sibarani SH,MH didampingi Wakil Ketua, Samrin Girsang S.Pd dan Wakil Ketua, Elias Barus langsung menskors rapat dan akan dilanjutkan Kamis depan.

"Usai sudah penyampaian usul dan penjelasan Hak Interpelas, maka atas persetujuan anggota Dewan yang terhormat, rapat ini kita skor pukul 11.35 WIB dan akan kita lanjutkan Kamis (10/2/2022) pukul 09.30 WIB dengan agenda penyampaian pandangan anggota DPRD melalui fraksi,"tutupnya sambil mengetuk palu sekali.


Penulis, Robinsar silaban

Komentar