Dinilai Arogan, DPRD Simalungun Ajukan Hak Interflasi Kepada Bupati

 




Simalungun, Hariandjakarta

Sebanyak 17 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) kabupaten mengajukan hak interflasi kepada Bupati simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga terkait keberadaan Staf khusus pribadi yang memiliki (SK). Kamis (29/1/22)

Dasar DPRD melakukan hak interplasi kepada Bupati adalah berdasarkan Undang Undang nomor 23 tahun 2014 pasal 159 tentang Pemerintahan daerah yang  menjelaskan bahwa DPRD memiliki hak untuk meminta keterangan dari kepala pemerintah mengenai kebijakan pemerintahan daerah yang penting dan strategis yang luas kepada masyarakat.

Menurut ke 17 DPRD tersebut Perlu mempertanyakan surat keputusan Bupati no 188.45/8125/1.1.3/2021 tentang pengangkatan tenaga ahli, bahwa SK tersebut melanggar peraturan pemerintahan no.72 tahun 2019, khususnya pasal 102 poin (4) yang menyatakan staf ahli Gubernur, Bupati/ Walikota diangkat dari PNS yang memenuhi persyaratan.

Menilai penerbitan SK tenaga ahli adalah sebagai imbalan balas jasa kepada kepada tim pemenangan ketika masa Pilkada, sehingga terkesan Bupati mampu dan kokoh melanggar per undang undangan yang berlaku dan hal itu menunjukan bahwa Bupati dinilai bukan pemimpin yang arif dan bijaksana, tidak profesional dan tepatnya dianggap oleh DPRD adalah pemimpin yang arogan.

Bupati Radiapoh telah melakukan pelantikan terhadap Sekda tanpa melalui koreksi pemerintahan atas yaitu Gubernur  dan komisi ASN. Yang seharusnya dalam mengisi jabatan Sekretaris Daerah ( Sekda) harus dilakukan dengan hasil lulus seleksi setidaknya 3 calon untuk di ajukan kepada Bupati, namun itu tidak terjadi karena Bupati langsung melantik Sekda yang saat itu lulus dalam seleksi tanpa ada calon lain.


Bupati juga melakukan pencopotan kepada 18 pejabat tinggi dilingkungan pemerintahan, 22 pejabat tinggi pratama dan 58 pejabat pungsional tanpa mendapat rekomondasi komisi ASN sesuai dengan undang undang yang berlaku.

Hal tersebut jelas jelas mencederai undang undang no.5 tahun 2014 tentang ASN dan peraturan pemerintahan no.11 tahun 2017 tentang menejeman pegawai negeri sipil yang propesional, memiliki nilai dasar, etika profesi bebas dari interpensi politik,bersih dari praktik korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN).

DPRD mengatakan mengajukan hak interflasi kepada Bupati simalungun Radiapoh Hasiholan sinaga adalah berpedoman kepada peraturan Dewan Perwakian Rakyat Daerah ( DPRD) kabupaten simalungu.

Penulis, Robinsar silaban

Komentar