Bentuk Sistem Penentuan Harga Tanah, Menteri ATR/Kepala BPN: Wujudkan Nilai Tanah yang Berkeadilan

 

 


Jakarta -Hariandjakarta

- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama dengan Bank Dunia _(World Bank),_ melaksanakan lokakarya untuk mendapatkan masukan terkait dengan harga tanah, sistem penilaian tanah, dan properti massal, seperti Zona Nilai Tanah (ZNT), Persil Tanah, serta Penilaian Properti sebagai bentuk efektivitas antara penilaian properti dan pajak properti. Hal ini juga dilakukan dalam rangka mendukung transformasi kelembagaan Kementerian ATR/BPN menuju pengelolaan pertanahan dan tata ruang yang berstandar dunia.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil dalam acara _Support to Indonesia’s National Land Agency to Improve Land and Property Valuation Systems_. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Bank Dunia melalui daring, Selasa (07/12/2021).

"Terkait dengan harga tanah menjadi hal yang semakin penting akhir-akhir ini dan juga di masa depan karena pemerintah dalam hal ini, sangat serius untuk memajukan infrastruktur terkait jalan tol, bandara, dan keperluan lainnya. Untuk itu, di masa depan perlu dilakukan rekonstruksi penggunaan tanah, terutama untuk mengantisipasi perubahan iklim yang terjadi," ungkapnya.

Diskusi dengan Bank Dunia kali ini, diharapkan dapat memperoleh masukan serta dapat diimplementasikan sebagai pelajaran dalam menentukan harga tanah yang dapat diterima oleh seluruh pemangku kepentingan di Indonesia. Bagi Menteri ATR/Kepala BPN, diskusi ini menjadi langkah baik mengingat persoalan menetapkan harga tanah masih terkendala, salah satunya karena mekanisme untuk menentukan harga tanah yang adil.

Sofyan A. Djalil menuturkan, jika diperlukan adanya penentuan harga tanah secara umum sehingga di Indonesia diharapkan memiliki sistem penentuan harga tanah. Bantuan teknis dari Bank Dunia diharapkan juga dapat mewujudkan nilai tanah yang berkeadilan dan meminimalkan spekulasi dari para spekulan yang bisa membuat kenaikan harga tanah tidak sesuai dengan mekanisme pasar.

Ming Zhang, _Practice Manager/Urban, Land and Disaster Risk Management World Bank_ menjelaskan, jika Kementerian ATR/BPN telah menjadi mitra penting Bank Dunia dalam mendukung program keduanya (Kementerian ATR/BPN dan Bank Dunia). Terkait dengan tema hari ini, Bank Dunia akan memberikan dukungan teknis berupa masukan dan mendukung Kementerian ATR/BPN terkait dengan perencanaan tata ruang.

"Untuk di Indonesia, Bank Dunia akan mengadakan proyek percontohan dalam menguji sistem penilaian harga digital. Tujuannya, nanti agar sistem ini dapat diintegrasikan dengan sistem penentuan harga bangunan. Bank Dunia juga membantu pemerintah dalam mengembangkan sistem penentuan harga properti atau tanah serta mendukung administrasi perpajakan," tuturnya (ZD)

Komentar